Presiden RI, Joko Widodo menegaskan, pemerintah pusat sangat serius membangun infrastruktur jalan di Provinsi Papua Barat guna meningkatkan aksesibilitas. Selain membangun jalan juga akan dibangun jalur rel kereta api yang menghubungkan kota-kota di Provinsi Papua Barat maupun Provinsi Papua.
Presiden Jokowi kepada sejumlah wartawan menuturkan, dirinya telah memerintahkan kementerian terkait untuk mempercepat pembangunan ruas jalan dan rel kereta api. Ia menargetkan pada semester kedua tahun 2016 ini, pembangunan rel kereta api sudah mulai dibangun di Provinsi Papua Barat.
Sumber dana pembangunan jalur kereta api ini sepenuhnya berasal dari APBN ataupun BUMN. Sebelumnya, Gubernur mengusulkan pembangunan jalur rel kereta api ini dimulai dari Manokwari. Akan dibagi dalam 3 segmen, Manokwari-Bintuni, Bintuni-Sorong Selatan dan Sorong Selatan-Sorong.
Sedang untuk ruas jalan, pemerintah juga menggenjot pembangunan jalan trans Papua Barat. Ruas Manokwari-Sorong telah tembus. Presiden menargetkan, tahun depan (2017), ruas Manokwari-Wasior Kabupaten Teluk Wondama sudah dapat dilewati kendaraan.
‘’Saya tadi sudah minta agar disiapkan lahan untuk perpanjangan runway (landasan pacu) airport di Manokwari supaya pesawat berbadan lebar bisa turun. Saya targetkan, tahun ini sudah pembebasan lahan sehingga tahun depan sudah dimulai pekerjaan perpanjangan runway hingga rampung,’’ tuturnya.
Ditanya mengenai dana otonomi khusus, Jokowi belum mau memberikan keterangan panjang lebar. Mantan Walikota Solo ini hanya mengatakan, bahwa Jumat, pekan ini, ia akan melakukan pertemuan dengan jajarannya. ‘’Nanti hari Jumat kita ketemua di Jakarta (bahas dana Otsus),’’ tuturnya.
Mengenai penggunaan dana desa, Presiden tak keberatan bila digunakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat. Menurutnya, penggunaan dana desa itu untuk pembangunan infrastruktur, jalan, irigasi. ‘’Tidak ada masalah kalau digunakan untuk membangun rumah. Yang paling penting dananya tidak diselewengkan,’’ tukasnya.
Presiden juga ditanyai soal masa jabatan anggota MRP Papua Barat yang masa jabatannya berakhir 12 April. Jokowi mengatakan, hal ini akan disampaikan pada pertemuan dengan gubernur, bupati dan walikota.