Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa proyek pembangunan moda Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek tengah menunggu tahap finalisasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.

Hal tersebut seperti dikatakan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, usai melakukan rapat koordinasi dengan Menko Perekonomian Sofyan Djalil tentang LRT Jabodetabek, di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (3/6/2015)

"LRT sudah baik bicarakan mengenai draf Keputusan Presiden terkait dengan pembangunan LRT Jabodetabek. Pada dasarnya menyetujui dibangun LRT dan secepatnya. Mau finalisasi dengan DKI berhubungan dengan stasiun, mengenai ruang yang dipakai stasiun ada jalur hijau DKI yang mesti dilihat," ungkap rini

Rini menjelaskan, saat ini proyek LRT baru akan memasuki tahap finalisasi dengan Pemda DKI Jakarta karena terkait dengan stasiun-stasiun yang akan digunakan. "Dalam Perpers pembangunan LRT disetujui semua pihak, wali kota Bogor, Jabar, DKI harus menyesuaikan," ujar dia.

Lebih lanjut Rini mengatakan, nantinya tarif yang akan dikenakan adalah Rp1.000 per kilometer (km). Tarif tersebut tidak ada subsidi. "Tarif Rp1.000 per km tidak ada subsidi. Rencananya tak bersubsidi," pungkas dia.

Sebagai informasi, gagasan pembangunan LRT ini dicetuskan lantaran tak ada perkembangan yang signifikan dari proyek monorel. Dalam proyek LRT ini, rencananya pemerintah akan menggandeng beberapa perusahaan BUMN, seperti PT Adhi Karya (Persero), PT INKA (Persero).

sumber: