Pertemuan BKPM-Sumitomo Tekankan Soal Listrik, Geothermal, Kawasan Industri dan Kereta Api

28 May 2015

Kepala BKPM Franky Sibarani dengan pimpinan Sumitomo Corporation usai meeting, Rabu (27/5/2015) di Tokyo Jepang. (www.tribunnews.com)

Ada empat hal yang menjadi permohonan pihak Sumitomo Corporation (Sumitomo) dalam pertemuan dengan Kepala BKPM Franky Sibarani, Rabu (27/5/2015) siang di Imperial Hotel Tokyo Jepang.


"Tadi pihak Sumitomo mengajukan empat hal pokok yaitu mengenai transmisi listrik, geothermal, kawasan industri yang mau diperluas, gerbong kereta kerja sama dengan PT Inka," kata Franky kepada Tribunnews.com siang ini.


Sementara itu pimpinan Sumitomo yang dikepalai oleh Tsutomu Ben Akimoto, Executive Officer, General Manager Global Power Infrastruktur Business Division menekankan mengenai listrik.


"Pembangkit listrik yang telah selesai kita kerjakan kini menantikan pihak PLN untuk transmisinya agar distribusi listrik ke daerah sekitar dapat berjalan dengan baik. Hal itulah kita tekankan agar dapat dibantu lebih lanjut oleh Pemerintah Indonesia," katanya khusus kepada Tribunnews.com seusai pertemuan.
Empat hal yang ditekankan Sumitomo, terutama transmisi di Tanjung Jati B.


"Ada proyek pembangkit listrik 1, 2, 3 dan 4 yang kini sudah hampir selesai tetapi belum ada tindak lanjut dari pihak PLN. Mereka minta kepastian transmisi oleh PLN tersebut," ungkapnya.


Pihak BKPM akan memfasilitasi dengan ESDM dan juga PLN mengenai transmisi tersebut.
Mengenai kawasan industri yang dipromosikan dan sudah di-setup pemerintah Indonesia ada dua di Jawa dan 13 di luar Jawa.


"Tetapi mereka mau buat sendiri kawasan industri di luar Jawa dan memohon dukungan dan kerja sama pemerintah untuk hal tersebut," ujarnya.


Sedangkan gerbong Kereta api ternyata pemerintah Indonesia terutama departemen perhubungan membeli langsung gerbong kereta api dari Jepang.


"Mereka ingin agar lewat PT INKA sehingga dapat bisnis dengan baik. Tapi saya tekankan tadi bahwa Indonesia menekankan produksi dalam negeri kalau hanya gerbong kereta api. Sedangkan pembelian itu adalah realisasi keputusan lama zaman kabinet yang sebelumnya sehingga kita minta pengertiannya," kata Franky.


(Sumber: www.tribunnews.com)



© Copyright 2017 INKA - All Rights Reserved