JAKARTA—Setelah mangkrak 3 tahun, pemerintah akhirnya akan memulai pengarapan proyek commuter line atau kereta listrik Bandung Metropolitan Railway tahun depan.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan pembangunan commuter line lintas Bandung-Cicalengka baru akan mulai studi tahun depan.
“Anggarannya pun belum masuk. Saat ini, Pemerintah Daerah Jawa Barat pun belum ada usulan pembangunan LRT namun masih kepada pembangunan monorail,” ujarnya, Senin (12/10).
Menurut Hermanto, kereta listrik rute Padalarang-Bandung-Kiara Condong ini akan dibiayai oleh pemerintah Prancis. Sementara itu, rute Kiara Condong-Cicalengka akan didanai oleh pemerintah pusat karena jalur keretanya sudah ada (existing).
Ketika disinggung mengenai anggaran, dia mengaku pihaknya masih harus melakukan studi kelayakan guna mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut.
Sebelumnya, Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartono mengungkapkan perkiraan dana untuk rute Padalarang-Bandung-Kiara Condong mencapai US$200 juta.
“Sekitar US$200 juta. Jadi pendanaanya dari pemerintah Perancis,” ujarnya, beberapa waktu lalu. Bambang menjelaskan seharusnya proyek ini sudah dijalankan tiga tahun lalu karena sudah mangkrak selama 6-7 tahun lalu.
Menurutnya, kendala mangkraknya proyek ini adalah masalah administrasi yang berubah-ubah terus sehingga alokasi dananya juga berubah. Pada dasarnya, ungkapnya, perubahan kurs mata uang yang menyebabkan administrasi proyek ini terhambat.
“Kalau RTRW-nya tidak ada masalah. FS-nya sudah, tinggal fisik saja,” kata Bambang. Dia menambahkan pemerintah saat ini akan memulai tender konsultasi supervisi dan desain proyek.
Berdasarkan data Bisnis, pada 2011, investor Perancis memang berencana menanamkan modal bisnis untuk proyek Bandung Metropolitan Railway. Saat itu, nilai investasi yang digaungkan bernilai Rp1,5 triliun atau US$170 juta.
Menanggapi niatan dari investor asing tersebut, Pemerintah Propinsi Jabar sudah menunjukan komitmennya untuk mendukung proyek tersebut dengan mempermudah perizinan.
Selain Perancis, peminat asing yang saat itu datang mendekat antara lain Korea Selatan dan Malaysia.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran Bisnis, Pemerintah Indonesia dan Prancis pernah menandatangani Financial Protocol, Implementation Agreement, dan Credit Facility Agreement Bandung Urban Railway Transport Development dan Electrification Padalarang – Cicalengka Line Project.
Saat itu, pada Juni 2013, ada tiga dokumen yang ditandatangani di kantor Kementerian Perhubungan ini merupakan perjanjian kerjasama bidang infrastuktur perkeretaapian.
Dalam penandatanganan semua dokumen perjanjian tersebut Pemerintah Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan.
Sementara itu, Pemerintah Perancis diwakili oleh satu orang untuk setiap dokumen, yakni Corinne Breuze sebagai Duta Besar Perancis menandatangani Financial Protocol; Bernard Lemperiere yang menjabat sebagai Director of Institutional Activities – Natixis menandatangani Implementation Agreement, serta penandatangan Credit Facility Agreement dilakukan oleh Vincent Rousset dari Indonesia Country Director – Agence Francaise De Developpement/AFD.
Turut menyaksikan penandatangan ketiga dokumen perjanjian tersebut adalah Menteri Perhubungan RI, Evert Ernest Mangindaan dan Menteri Perdagangan Luar Negeri Perancis, Nicole Bricq.
Jelas tercantum dalam surat penandatangan yang dikeluarkan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, proyek ini dibiayai 126 juta euro. Dari total tersebut, sekitar 80 juta euro dibiayai oleh pinjaman French Treasury dan sisanya 46 juta euro berupa pinjaman AFD.