Pemerintah Jepang tidak akan kembali mengikuti tender proyek kereta api cepat, meski pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan proyek kereta api cepat.
Hal tersebut dibenarkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Sofyan Djalil. Menurut Sofyan, Jepang dinilai tidak tertarik dengan skema yang ditawarkan pemerintah melalui bussiness to bussiness (b to b).
Di samping itu, pemerintah juga tidak memberikan jaminan anggaran khusus untuk menjamin kelangsungan proyek tersebut. Hal ini diakui Sofyan, usai mengadakan pertemuan dengan perwakilan Japan Internasional Coorperation Agency (JICA) di kantornya, Rabu (23/9).
“Ini kan b to b. Orang Jepang tidak mungkin melakukan dengan skema itu. Pemerintah tidak akan ada jaminan juga,” ujar Sofyan.
Meski demikian, dia menjamin hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang tidak akan mengalami kerenggangan. Sebab, selama ini Jepang telah menjadi mitra dalam proyek proyek strategis pemerintah.