Pemerintah Akan Bangun LRT di 7 Kota

25 September 2015

Pekerja melintas dekat proyek sistem transportasi kereta ringan (light rail transit/LRT) yang diresmikan pembangunannya dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (9/9/2015). Pembangunan dua koridor awal LRT, yakni Cibubur-Cawang-Dukuh Atas sepanjang 24,2 kilometer (km) dan rute Bekasi Timur-Cawang-Dukuh Atas sepanjang 17,9 km, membutuhkan anggaran Rp 23,8 triliun dan ditargetkan selesai dalam waktu tiga tahun.

Pemerintah akan mengembangkan "light rail transit (LRT)" atau kereta ringan di tujuh kota besar di Tanah Air untuk mengatasi masalah transportasi.


"LRT itu meliputi tujuh kota besar yang sedang kita pelajari kelayakannya," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta, Selasa (22/9/2015).


Ia menyebutkan, selain Jakarta dan sekitarnya, rencananya LRT akan dikembangkan di kota lainnya seperti Surabaya, Semarang, Makassar, Medan, Palembang dan kota lainnya.


Pramono Anung menyebutkan, pengembangan LRT itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi. "Kita mengadakan rapat terbatas yang secara khusus membahas sistem transportasi secara nasional baik satu kota dengan kota lain maupun antarkota karena memang Presiden dan Wapres concernagar persoalan transportasi bisa segera diatasi," katanya.


Pramono mengatakan, LRT dikembangkan di daerah selain Jakarta dan sekitarnya karena persoalan transportasi sudah sangat serius dihadapi masyarakat. "Maka nanti pada saatnya akan ada secara resmi pengumuman dari pemerintah mengenai hal tersebut," katanya.


Pramono menyebutkan, rapat terbatas juga membahas pembangunan mass rapid transit (MRT) di Jakarta dan rencana pembangunan sarana kereta api Jakarta-Bandung.


"Kalau memang akan segera diputuskan yang terkait dengan kereta api Jakarta-Bandung maka ada tiga poin utama yang jadi arahan Presiden," katanya.


Ia menyebutkan tiga poin tersebut yaitu pembangunan proyek itu harus business to business atau perusahaan dengan perusahaan, apakah itu BUMN atau lainnya.


"Kedua, sama sekali tidak menggunakan dana APBN dan ketiga tidak ada jaminan dari negara," katanya.


Terkait rencana proyek KA Jakarta-Bandung, menurut Pramono, pemerintah akan segera mengambil keputusan karena sudah ada Perpres Tim Penilai yang diketuai Menko Perekonomian Darmin Nasution.


"Makanya nanti Menko Perekonomian yang diminta Presiden untuk menyampaikan hal itu," katanya.


Ia menyebutkan kecepatan KA Jakarta-Bandung tidak akan mencapai 300 km per jam jaraknya hanya 150 km dan ada sejumlah tempat pemberhentian.


"Karena itu speed-nya kemungkinan 250 km per jam. Penurunan kecepatan juga akan mengurangi biaya investasi," kata Pramono.

Sumber

© Copyright 2017 INKA - All Rights Reserved