JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menaruh concern terhadap permasalahan transportasi massal di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Jokowi pun sudah mengingatkan proyek infrastruktur transportasi massal harus segera dikerjakan, jika tidak diputuskan akan semakin mahal harganya.
Untuk itu, sore tadi Jokowi ditemani Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri PPN/Kepala Bappenas hingga Sekretaris Kabinet Pramono Anung guna mengadakan rapat terbatas (ratas).
Ratas ini memang dilakukan secara tertutup dan diam-diam. Ratas sendiri dilakukan pada pukul 15.00 WIB dan selesai hingga pukul 17.30 WIB.
"Hari ini kita mengadakan ratas yang secara khusus membahas mengenai sistem transportasi secara nasional. Baik satu kota dengan kota yang lain maupun antarkota. Karena memang dalam concern Presiden dan Wapres agar masalah transportasi ini segera bisa diatasi," terang Pramono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/9/2015).
Pramono menjelaskan, dalam ratas secara tertutup ini membahas banyak jenistransportasi massal, mulai dari proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) dari luar hingga ke dalam Jakarta, Mass Rapid Transit (MRT) hingga kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Dalam waktu dekat pemerintah akan ambil langkah-langkah terhadap hal itu paling utama adalah koridornya. Kalau memang segera diputuskan hal yang berkaitan dengan kereta Jakarta-Bandung, maka ada tiga poin utama yang jd arahan Presiden, bahwa itubusiness to business, perusahaan dengan perusahaan, apakah itu BUMN dan sebagainya," paparnya.
Pada dasarnya keputusan pembangunan proyek kereta cepat masih mengacu kepada tiga poin arahan Presiden Jokowi. Poin pertama adalah diserahkan kepada BUMN dengan dilakukan secara business to business (b to b), kemudian poin kedua adalah tidak ada jaminan dari pemerintah secara langsung maupun tidak langsung dan poin ketiga adalah tidak menggunakan uang negara atau APBN.
"Kedua, sama sekali tidak menggunakan APBN dan ketiga tidak ada jaminan dari negara. Maka dalam konteks itulah maka tadi dibahas dan diputuskan, termasuk LRT di beberapa daerah. Karena masalah transportasi ini sudah sangat serius dihadapi oleh kita semua, nanti pada saatnya akan ada secara resmi pengumuman dari pemerintah mengenai hal tersebut," tukasnya.