Jepang dan China masih berminat mengikuti tender proyek kereta api kecepatan menengah meskipun Presiden Joko Widodo sebelumnya menolak proposal kereta api cepat yang diajukan dua negara tersebut.
Pemerintah menilai pengadaan kereta api kecepatan menengah lebih memungkinkan dibandingkan dengan kereta api cepat.
Menurut Ketua Staf Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, pemerintah tidak hanya membuka kesempatan bagi Jepang dan China menggarap proyek kereta api menengah ini.
Pemerintah juga menginginkan adanya negara Eropa yang ikut serta.
"Mereka masih minat, kita juga tender seluruh dunia, kita juga tak mau kalau Jepang dan China saja, kita mau Eropa juga ikut," kata Sofjan di Jakarta, Jumat (11/9/2015).
Pemerintah akan mengundang Prancis dan Jerman untuk bersaing dengan Jepang dan China dalam memenangkan proyek kereta api kecepatan menengah ini.
Sebelum membuka tender, pemerintah akan terlebih dulu melakukan uji kelayakan. Pengujian kelayakan ini menjadi tugas Kementerian Perhubungan.
"Ini harus sesuai dengan rencana transportasi nasional, baik keretanya, atau pelabuhannya, pengangkutan itu. Jangan semua jalan sendiri malah tabrakan nanti," ujar Sofjan.
Proyek kereta api cepat dinilai pemerintah belum memungkinkan untuk jarak Jakarta-Bandung. Presiden Jokowi menilai cukup diadakan proyek kereta api dengan kecepatan menengah.
Menurut Sofjan, keputusan ini diambil berdasarkan nasihat dari para konsultan. Ia menyebut belum waktunya bagi Indonesia memiliki kereta api cepat.
"Mungkin kita tunda lima tahun lagi lah untuk kereta cepat," ucap dia.
Di samping itu, pemerintah menilai lebih baik jika investasi besar yang masuk ke Indonesia diarahkan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia timur.