Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan proyek kereta dengan kecepatan di atas rata-rata yang menghubungkan Jakarta-Bandung perlu untuk dibangun kendati Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pemerintah memutuskan bahwa kereta cepat ini perlu untuk dibangun, baik untuk dibangun, karena bisa memberikan dorongan pembangunan ekonomi antara Jakarta-Bandung. Sebagaimana bisa tercipta kota-kota baru sepanjang jalur Jakarta-Bandung," ujar Rini.
Rini menjelaskan, selain enggan menggelontorkan dana APBN untuk membiayai proyek tersebut, Pemerintah juga menolak mengeluarkan dana jaminan serta opsi penyuntikan modal negara untuk pembangunan kereta cepat.
"Pemerintah tidak akan mengeluarkan dana APBN untuk pembangunan ini, dan tidak mengeluarkan dana jaminan untuk pinjaman sehubungan pendanaan dari proyek ini, dan tidak menggunakan PMN (Penyertaan Modal Negara)," jelasnya.
Sebelumnya, atas dasar hal tersebut, Rini menegaskan proyek ini akan tetap dibangun, namun berorientasi profit layaknya proyek lain yang digarap oleh BUMN. Rini menyebut akan meminta empat BUMN membentuk konsorsium dan bermitra dengan salah satu perusahaan dari dua negara yang mengajukan proposal tersebut.
Empat BUMN yang ditunjuk Rini adalah PT Wijaya Karya Tbk (Wika), PT Jasa Marga Tbk, PT Perkebunan Nasional (PTPN) VIII, dan PT Kereta Api Indonesia, di mana Wika akan menjadi pemimpin konsorsium.