Pemerintah Jepang tidak akan kembali mengikuti tender proyek kereta api cepat, meski pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan proyek kereta api cepat.
Hal tersebut dibenarkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Sofyan Djalil. Menurut Sofyan, Jepang dinilai tidak tertarik dengan skema yang ditawarkan pemerintah melalui bussiness to bussiness (b to b).
Di samping itu, pemerintah juga tidak memberikan jaminan anggaran khusus untuk menjamin kelangsungan proyek tersebut. Hal ini diakui Sofyan, usai mengadakan pertemuan dengan perwakilan Japan Internasional Coorperation Agency (JICA) di kantornya, Rabu (23/9).
“Ini kan b to b. Orang Jepang tidak mungkin melakukan dengan skema itu. Pemerintah tidak akan ada jaminan juga,†ujar Sofyan.
Meski demikian, dia menjamin hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang tidak akan mengalami kerenggangan. Sebab, selama ini Jepang telah menjadi mitra dalam proyek proyek strategis pemerintah.
Press Release No.22/PR/INKA/XI/2024Madiun, 21 November 2024 - Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 Provinsi Jawa Timur tahun 2024 di Hotel Aston Sidoarjo, dihadiri oleh Penjabat (Pj)
Press Release No.22/PR/INKA/XI/2024Solo - PT INKA (Persero) (INKA) bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) akan mengadakan uji coba trem otonom bertenaga baterai di Jalan Slamet Riyadi, S
Press Release No. 21/PR/INKA/X/2024PT INKA (Persero) telah menjalin kerjasama strategis dengan PT KAI (Persero) melalui Maintenance Service Agreement (MSA) untuk pemeliharaan 31 trainset LRT Jabodebek
Press Release No. 20/PR/INKA/X/2024KiwiRail, sebuah perusahaan logistik dan transportasi Selandia Baru, mengadakan Karakia sebagai permohonan perlindungan, keberkahan, dan bimbingan untuk pembukaan Hi