Pemerintah Jepang tidak akan kembali mengikuti tender proyek kereta api cepat, meski pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan proyek kereta api cepat.
Hal tersebut dibenarkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Sofyan Djalil. Menurut Sofyan, Jepang dinilai tidak tertarik dengan skema yang ditawarkan pemerintah melalui bussiness to bussiness (b to b).
Di samping itu, pemerintah juga tidak memberikan jaminan anggaran khusus untuk menjamin kelangsungan proyek tersebut. Hal ini diakui Sofyan, usai mengadakan pertemuan dengan perwakilan Japan Internasional Coorperation Agency (JICA) di kantornya, Rabu (23/9).
“Ini kan b to b. Orang Jepang tidak mungkin melakukan dengan skema itu. Pemerintah tidak akan ada jaminan juga,†ujar Sofyan.
Meski demikian, dia menjamin hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang tidak akan mengalami kerenggangan. Sebab, selama ini Jepang telah menjadi mitra dalam proyek proyek strategis pemerintah.
Jelajahi artikel menarik lainnya
Press Release No. 18/PR/INKA/VII/2025Jakarta - PT Industri Kereta Api (Persero) bersama anak perusahaan dan afiliasi turut menjadi peserta dalam Pameran Railwaytech Indonesia 2025. Railwaytech Indones
Press Release No. 18/PR/INKA/VII/2025Madiun - PT INKA (Persero) kembali memberangkatkan rangkaian KRL iE 305 yang akan mendukung transportasi umum berbasis rel untuk operasional di wilayah Jabodetabek
Press Release No. 17/PR/INKA/VI/2025PT Industri Kereta Api (Persero) (INKA) menunjukan kontribusinya dalam pembangunan dan inovasi transportasi perkeretaapian nasional dengan berpartisipasi pada
Press Release No.16/PR/INKA/VI/2025Madiun - PT Industri Kereta Api (Persero) kembali memberangkatkan Kereta Rel Listrik (KRL) iE 305 trainset ke-2 (TS 2) ke tujuan akhir Depo Depok. Pengiriman dari St
