
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menunjuk juri independen untuk menilai proposal kereta cepat (High Speed Train/HST) yang diajukan oleh Jepang dan China. Juri ini berasal dari konsultan global yang berkompeten pada proyek kereta cepat.
"Tentunya adalah internasional, untuk melihat membandingkan dua proposal baik dari Jepang maupun dari China, siapa yang kemudian memberikan benefit (manfaat) sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung seperti dikutip dari situs Seskab, Rabu (19/8/2015).
Juri independen ini akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia. Pramono menilai pihaknya membutuhkan masukan dari tim independen pada proyek HST karena Jepang dan China adalah negara sahabat. Alhasil, Indonesia harus memilih proposal terbaik tanpa ada konflik kepentingan.
"Maka ditunjuk tim penilai, tim penilai ini akan menentukan, pihak ketiga yang akan menjadi konsultan internasional untuk memutuskan siapa yang memang paling pantas dan perbandingannya akan dilakukan apple to apple," terang Pramono.
Meski dinilai penting, pemerintah belum menunjuk dewan juri yang bertugas sebagai konsultan untuk proyek HST fase I rute Jakarta-Bandung.
“Belum. Tim penilai nanti yang akan mengusulkan kepada Presiden siapanya,†terang Pramono.
No 14/PR/INKA/VII/2026SURABAYA, Indonesia, 20 Agustus 2026 — PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA kembali mengirimkan 120 unit Container Flat Top Wagon 40 foot ke Selandia Baru. Pengiriman ini
No 13/PR/INKA/VII/2026Banyuwangi, 23 Juli 2026 – PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA (Persero) melalui fasilitas manufakturnya di Banyuwangi menggelar sosialisasi mengenai pembangunan jalu
No 12/PR/INKA/VII/2026Jakarta, 21 Juli 2026 — PT Industri Kereta Api (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) resmi memulai langkah integrasi strategis, ditandai dengan kegiatan Kick-Off Inte
No 11/PR/INKA/VII/2026Banyuwangi, 12 Juli 2026 , PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur