Kereta api Papua Barat berkecepatan 250 km/jam

Moda Transportasi Kereta Api yang akan dikembangkan Kementerian Perhubungan di wilayah Provinsi Papua Barat berkecepatan 250 kilometer perjam.

Direktur Jendral Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwi Atmoko di Manokwari, Kamis, mengatakan, kecepatan kereta api yang akan dikembangkan di daerah tersebut jauh lebih tinggi dibanding kereta api yang saat ini beroperasi di wilayah Jawa dan Sumatera.

Selain itu, pada pertemuan bersama wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy serta Dinas Perhubungan setempat itu ia menyebutkan, kereta api di daerah itu pun lebih kuat mengangkut beban. Hal yang sama akan diterapkan di wilayah Sulawesi dan Kalimantan.

Dalam pemaparan itu, ia juga menjelaskan bahwa, strategi pengembangan program perkeretaapian yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut meliputi pengembangan jaringan, keamanan dan keselamatan, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi serta pengembangan investasi.

Ia menyebutkan, seluruh anggaran proyek ini ditanggung penuh pemerintah pusat melalui APBN. Target pembangunan tahap satu dan dua Papua Barat akan dilaksanakan antara tahun 2015 hingga 2019.

"Yang harus disiapkan pemerintah daerah antara lain, penyiapan lahan dan pelepasan hak ulayat, uji trase atau jalur, analisis dampak lingkungan, SDM, serta rekomendasi trase dari gubernur dan seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota," ujarnya.

Dia mengungkapkan, panjang jalur yang harus diselesaikan Dirjen Perkeretaapian selama tahun 2015-2019 mencapai 3.258 km se Indonesia. Pembangunan sudah mulai dilaksanakan di Kalimantan dan Sulawesi.

Untuk Papua Barat pembangunan dibagi dalam tiga tahap, yakni trase Sorong Ayamaru, Manokwari Teluk Bintuni. Untuk jalur Teluk Bintuni-Ayamaru akan dilakukan belakangan, mengingat topografinya yang relatif sulit karena wilayah Pegunungan.

Ia menyebutkan, secara keseluruhan, panjang trase Manokwari-Sorong mencapai 390 km. Pihaknya berharap pemerintah daerah mengupayakan pembebasan lahan secepatnya, agar tahun ini pembangunan bisa dimulai.

Wakil Gubernur Papua Barat dalam pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya akan segera duduk bersama dengan Badan Pertanahan Nasional dan masyarakat pemilik hak ulayat.

Pihaknya mengupayakan agar dokumen pelepasan adat serta sertivikat lahan jalur kereta api segera tuntas.

Menyangkut rekomendasi gubernur, menurutnya hal itu sudah tidak jadi masalah. Kapanpun dibutuhkan, rekomendasi itu siap dikeluarkan.

"Bagi Papua Barat, program perkeretaapian merupakan lompatan teknologi dalam transportasi. Pemerintah sangat mendukung dan siap memperlancar program tersebut," ujarnya menambahkan.

Sumber