Di Luar Negeri, Pejabat Senang Naik Angkutan Umum

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberikan bantuan berupa unit guna meningkatkan kinerja transportasi umum di beberapa daerah. Sayangnya, perbaikan angkutan tidak mendapat sambutan hangat.

Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengungkapkan layanan transportasi umum di daerah masih kurang memadai. Menurut dia, Langkah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan membuat konsep layanan jasa transportasi umum (buy the service) di daerah, kurang diminati kepala daerah.

"Di daerah lebih tertarik dengan program fisik, seperti bangun tol, bandara, jalan layang, terowongan, jalan lingkar yang cepat terwujud," ucap Djoko kepada Okezone di Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Djoko mengatakan, tata kelola transportasi umum sewajarnya mencerminkan wajah kota, termasuk kinerja birokrasinya. Padahal, di beberapa negara banyak pejabat yang lebih memilih menggunakan angkutan umum ketimbang menggunakan kendaraan pribadinya.

"Pengguna transportasi bukan warga melarat. Di mancanegara, pengguna transportasi warga terhormat. Pejabat sudah terbiasa naik transportasi umum untuk bekerja," tegasnya.

Dia menilai, program penataan transportasi umum adalah program miskin yang kurang gizi. Hal ini dikarenakan banyak yang harus ditangani dan cukup memakan waktu. "Program ini penuh intrik dan konflik, jarak kurun lima tahun sudah kelihatan hasilnya. Padahal kepala daerah hanya punya waktu lima tahun," tambah dia.

Menurutnya, Pemda bisa membangun Bus Rapid Transit (BRT) guna membangun angkutan massal yang layak. "Dengan BRT akan hapus sistem setoran, sopir dapat gaji bulanan dengan kerja 8 jam per hari," jelasnya.

"Jadikan transportasi umum sebagai sarana transportasi yang bermartabat karena banyak memberi manfaat. Subsidi tidak harus gunakan APBN atau APBD, jika kepala daerahnya cerdas dan punya kemauan dapat manfaatkan CSR perusahaan," tukasnya.

Hingga sekarang ada sekira 17 kota mulai memiliki BRT, seperti Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Pekanbaru, Palembang, Bogor, Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Denpasar, Makassar, Gorontalo, Manado, Ambon.

Sumber