Jonan Persilakan Swasta Ikut Proyek Kereta Cepat

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Iganasius Jonan tidak mempermasalahkan proyek kereta cepat dengan syarat tidak memakai dana dari negara. Bahkan, mempersilakan swasta terlibat dalam proyek tersebut.

"Swasta silakan. Tidak boleh biayanya dari negara, kalau modelnya business to business (B to B) silakan. Tapi kondisinya memungkinkan tidak?" kata dia di MNC Tower, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Menurutnya, problem yang dialami Indonesia saat ini adalah belum adanya pemerataan pembangunan dan multi etnik. Selain itu, Indonesia juga sebagai negara kepulauan.

Kondisi tersebut berbeda dengan Jepang yang penduduknya mayoritas satu etnik meskipun negara kepulauan seperti Indonesia. Sehingga tidak menimbulkan rasa iri di kalangan masyarakatnya.

"Jepang juga negara kepualaun dari ujung sampai ke bawah, 99% single etnik, beda dong dengan kita. Jadi mereka bangun kereta cepat enggak masalah karena etniknya sama. Kalau kita pasti iri karena multi etnik," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno membeberkan alasan pemerintah akhirnya memilih China sebagai partner kereta cepat lantaran proposal dari China paling memenuhi syarat.

Rini menjelaskan, memang proyek kereta cepat ini dilakukan secara B to B dan tidak menggunakan uang negara. Dalam proposalnya, China tidak meminta jaminan dari pemerintah.

"Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Keputusan pemerintah pada dasarnya kereta cepat tetap dibangun tapi harus berdasarkan B to B. Kedua tidak gunakan anggaran negera. Dan ketiga tidak mendapat jaminan dari pemeritah. Jadi tiga hal itu yang dilihat. Nah kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari China. Karena dari China tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi B to B karena BUMN dengan BUMN," belum lama ini.

Atas dasar itu, saat ini Kementerian BUMN melakukan pendalaman dengan BUMN dari China untuk lakukan joint venture agreement. "Sekarang lagi negosiasi. Yang diputuskan juga adalah ini konsorsium dari BUMN. Terdiri dari Jasa Marga, Wijaya Karya, PTPN VIII, dan PT KAI," kata dia.

Sumber