
Pada hari Selasa, 9 September 2014 bertempat di ruang Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara PT INKA (Persero) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Hadir pada acara tersebut PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Bapak Martono, SH, MH; Direktur Utama PT INKA (Persero), Bapak R. Agus H. Purnomo dan Staf; serta beberapa pejabat dari Kejaksaan Tinggi. Tujuan kerja sama ini adalah untuk menyelesaikan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di dalam maupun di luar Pengadilan yang melibatkan PT INKA (Persero) baik sebagai Penggugat atau Tergugat.
Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, dimana ruang lingkupnya adalah meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya. Bentuk bantuan hukum berupa: pendampingan untuk penyelesaian piutang macet/ bermasalah, pendapat hukum (legal opinion), pendampingan sebelum terjadi perkara di Pengadilan (mediator, fasilitator), sebagai fasilitator sengketa antara BUMN dengan instansi lainnya, pendampingan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, dan legal assistance. Jaksa sebagai pengacara negara berfungsi memberikan pelayanan berupa bantuan hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum.
(Wiwik)
No 14/PR/INKA/VII/2026SURABAYA, Indonesia, 20 Agustus 2026 — PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA kembali mengirimkan 120 unit Container Flat Top Wagon 40 foot ke Selandia Baru. Pengiriman ini
No 13/PR/INKA/VII/2026Banyuwangi, 23 Juli 2026 – PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA (Persero) melalui fasilitas manufakturnya di Banyuwangi menggelar sosialisasi mengenai pembangunan jalu
No 12/PR/INKA/VII/2026Jakarta, 21 Juli 2026 — PT Industri Kereta Api (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) resmi memulai langkah integrasi strategis, ditandai dengan kegiatan Kick-Off Inte
No 11/PR/INKA/VII/2026Banyuwangi, 12 Juli 2026 , PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur