Pembangunan Kereta Borneo Dimulai, Wapres Sebut Harus Ubah Aturan

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) membenarkan bahwa tahun 2015 ini, pembangunan kereta api di Kalimantan Timur sudah akan dimulai dengan menggandeng Russian Railways (RZD), yaitu mendirikan anak perusahaan bernama PT Kereta Api Borneo.

"Inikan (pembangunan kereta api Kalimantan Timur) rencana lama, sudah 4 tahun. Jadi, mereka sudah mulai karena kita sudah setuju," kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Senin (26/10).

Menurut JK, pembangunan kereta di Kalimantan Timur agar daerah tersebut tidak terisolasi dan harga bahan hasil tambang lebih bagus karena transportasi mudah.

Di sisi lain, lanjut JK, Rusia juga akan menambah investasi dalam bidang perumahan dan technopark. Sehingga, akan menguntungkan bagi daerah sekitar.

Namun, untuk mewujudkannya, JK menegaskan perlu ada aturan yang sedikit diubah mengenai defisini kereta khusus yang seharusnya hanya untuk mengangkut barang tetapi juga boleh untuk angkutan manusia.

Secara terpisah, Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk mengatakan bahwa Ground Breaking (peletakan batu pertama) proyek kereta api Borneo akan dilakukan 17 Nopember 2015, oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersamaan dengan ground breaking jalan tol di Samarinda sepanjang 99 km.

Kemudian, senada dengan JK, Awang juga menyebut ada aturan yang harus diubah untuk mewujudkannya. Sehingga, investasi pembangunan kereta api sebesar Rp 72 triliun, termasuk pembangunan pabrik pupuk Kaltim, jalan tol dan pembangunan technopark akan terwujud dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, Awang memastikan bahwa pembangunan dua jalur kereta sepanjang hampir 900 km, yang menghubungkan Kutai Barat sampai ke kawasan industri Buluhminum di Balikpapan dan menghubungkan Kutai Kartanegara sampai KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Batua Trans Kalimantan Selatan, tidak terkendala masalah tanah.

"Masalah tanah sudah clear (beres). Tidak ada masalah. Persiapan di lapangan juga sudah cleardan tidak ada kendala," ujar Awang usai bertemu JK di kantor Wapres, Jakarta, Senin (26/10).

Bupati Penajam, Yusran Aspar menambahkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan mengubah peraturan terkait peruntukkan kereta penumpang. Sehingga, diperkirakan kereta api Borneo akan berfungsi tahun 2020.

Kemudian, Yusran memastikan bahwa dalam pengerjaannya akan menggunakan tenaga kerja lokal.

Sumber