Jakarta-Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi tanggung jawab badan usaha milik negara (BUMN). Kemhub sebatas mereview secara teknis kelayakannya.
"Pemerintah tidak ikut-ikut. BUMN yang tanggung jawab kalau ada kerugian," ujar Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat memantau progres pembangunan double double track (DDT) Cikarang-Manggarai di Jakarta, Minggu (4/10).
Menurutnya, keputusan pemilihan partner kerja sama juga sepenuhnya diserahkan kepada BUMN. "Kereta (kerja sama) ke Tiongkok terserah BUMN, mau bikin konsorsium. Nanti review teknisnya di saya. Kami lihat bagaimana. Saya belum lihat spesifikasi teknisnya," ujarnya.
Sebelumnya Menteri BUMN, Rini Soemarno menegaskan bahwa rencana pemerintah membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung masih dalam tahap diskusi dengan pihak Pemerintah Tiongkok.
Ia mengatakan pemerintah sudah memutuskan tidak ada anggaran untuk pembiayaan kereta api cepat sehingga perlu melihat dari hitungan bisnis. Saat ini, kata dia, Pemerintah RI masih menegosiasikan dengan membentuk perusahaan patungan dengan Tiongkok. "Karena sudah diputuskan tidak ada anggaran untuk merealisaskan rencana kereta api cepat maka kita masih melakukan negosisasi membentuk perusahaan patungan dengan Tiongkok," katanya.
Press Release No. 27/PR/INKA/X/2025Madiun, 17 Oktober 2025 – PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA menerima kunjungan dari rombongan Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LIV Tahun
Press Release No. 26/PR/INKA/X/2025Madiun, 15 Oktober 2025 - PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui penandatanganan Nota Ke
Press Release No. 25/PR/INKA/X/2025PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Pada ajang yang diselenggarakan oleh Marketeers Editor’s Ch
Press Release No. 24/PR/INKA/X/2025Madiun, 3 Oktober 2025 — PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA menerima kunjungan kerja reses dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R